JAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam rapat dengan delapan kementerian dan lembaga mitra kerja, anggota Komisi II DPR juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga honorer. <br /> <br />DPR khawatir, jika efisiensi anggaran tidak dimitigasi dengan baik, hal ini dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi tenaga honorer. <br /> <br />Sementara itu, anggota Komisi II DPR lainnya meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu pelayanan publik. <br /> <br />Jika ada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan publik dengan alasan efisiensi, maka pejabat terkait harus bertanggung jawab. <br /> <br />#dpr #tenagahonorer #phk <br /> <br />Baca Juga DPR Minta Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Layanan Publik | EFISIENSI ANGGARAN di https://www.kompas.tv/nasional/573457/dpr-minta-efisiensi-anggaran-tak-ganggu-layanan-publik-efisiensi-anggaran <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/573458/dpr-soroti-dampak-efisiensi-terhadap-phk-tenga-honorer-efisiensi-anggaran
